Pemerintah Kabupaten dalam hal ini DPMDPPKBPPPA / Bidang KB Gelar Penyuluhan KB di Desa Lasitae, Ajak Masyarakat dan Kader Dukung Kesehatan Keluarga

 Penyuluhan terkait Keluarga Berencana (KB) terus dilakukan guna mewujudkan keluarga Indonesia sehat, Senin (7/6/2022), bertempat di Balai Desa Lasitae dilakukan penyuluhan KB Oleh Pemerintah Kabupaten bersama masyarakat ,pasangan usia subur(PUS) wanita usia subur (WUS) Bidan Desa,PKK,kader,penyuluh dari Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.

 Dengan tetap menjaga protokol kesehatan, acara digelar Kepala Desa Lasitae. Kartini Baharuddin mengungkapkan Desa Lasitae dalam pembukaanya agar masyarakat dapat memehami dan mengetahui apa yang akan disampaikan nanti oleh narasumber dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan kesehatan keluarga.

 Dirinya menambahkan, permasalahan KB bukan hanya menyangkut kelahiran dua anak saja. Tapi meliputi aspek kesehatan dan kesejahteraan keluarga juga.

 Pemateri SUDARIANTI mengatakan penurunan angka kematian ibu (AKI) adalah salah satu tujuan dari keluarga berencana. Selain itu, perencanaan kehamilan sebagai ruang lingkup keluarga berencana juga penting untuk mencegah terjadinya stunting.

 “Untuk menyukseskan KB maka kuncinya adalah menghindari 4 terlalu,” kata dia.

 Empat terlalu itu meliputi: terlalu muda untuk hamil, usia terlalu tua untuk hamil, terlalu dekat jarak kehamilan, dan terlalu banyak/sering hamil.

 Angka kematian ibu di Indonesia sendiri cukup mengkhawatirkan. Dari data 2015, AKI mencapai 305 per 100.000 kehamilan. Dengan tingginya angka ini, Indonesia menjadi negara dengan AKI tertinggi ke-dua se-ASEAN.

 Di masa pandemi, kehamilan muda malah meningkat tajam. Program keluarga berencana di Indonesia malah menunjukkan perkembangan negatif.

 Ini diakibatkan banyak keluarga yang tidak memakai KB atau melepasnya. Banyaknya pernikahan anak turut menyumbang angka kehamilan di Indonesia.

 “Dari Januari sampai Maret 2021 saja, angka dispensasi menikah di Barru meningkat . Ini terjadi dalam tiga bulan saja,” kata dia.

 Padahal, pernikahan dan kehamilan pada anak dapat mengakibatkan peningkatan resiko melahirkan anak stunting.

 Melanjutkan pembicaraan, Pemateri berpesan bahwa KB bukan hanya soal kesehatan, tapi juga kesejahteraan dan kebaikan seluruh anggota keluarga.

 Menurutnya, perencanaan anak dan perencanaan keuangan harus seimbang agar nantinya anak yang dilahirkan dapat diasuh dengan baik. Salah satu caranya adalah melalui KB.

 “Kalau kita punya anak, harus rumat (bisa mengasuh). Jangan sampai kita hanya bisa membuat anak tapi tidak rumat pada anak kita. Maka jangan sampai terlalu banyak anak, kalau nantinya tidak bisa merawatnya,” kata dia.

Pembicara terakhir dari Kepala Bidang KB Beliau menyampaikan tentang bagaimana perkembangan KB selama pandemi dan hambatan pelayanan kesehatan.

 Umi setuju bahwa pernikahan anak yang di masa pandemi meningkat tidak baik bahkan akan mempengaruhi generasi selanjutnya.

 Dia mengatakan, jangan menikahi anak-anak. Yaitu anak yang akan dilahirkan dari perkawinan anak akan lebih berisiko stunting.

 “Nutrisi anak yang menikah dan hamil kurang, anak yang dilahirkan menjadi stunting. Ya jadinya generasi stunting,” ungkap dia

 Umi mengakui pelayanan Keluarga Berencana terhambat selama pandemi. Terutama dalam masa awal pandemi, pemerintah mengimbau agar masyarakat tidak pergi ke fasilitas kesehatan kecuali darurat. Lantaran angka penularan yang tinggi.

 “Kalau bisa dan mampu, tunda dulu hamilnya. Jangan hamil di masa pandemi,” kata dia.

 Ini dilakukan karena ibu hamil memiliki risiko lebih besar untuk tertular virus corona. Lebih dari itu, risiko Covid yang diderita juga lebih parah dibanding ibu yang tidak hamil.

 Umi turut menyinggung kebiasaan bermain gim anak-anak sekarang. Dia mengungkapkan bahwa semenjak pandemi, banyak anak-anak yang sakit dan malas akibat keranjingan gim daring..

Karena itu dia meminta agar peserta penyuluhan membatasi gim pada anaknya. Lantaran kecanduan gim sekarang telah menjelma menjadi gangguan jiwa. Kembali pada pelayanan kesehatan di masa pandemi, Umi mengungkapkan bahwa pelayanan langsung kepada pasien hanya bisa dilakukan di zona hijau dan kuning. Sedangkan pada zona oren dan merah, pelayanan dilakukan secara daring kecuali pada pasangan yang memiliki masalah kesehatan.Karena pelayanan yang serba terbatas, maka pelayanan kesehatan reproduksi juga terpengaruh. “Karena itu, pemerintah mengimbau kepada semua pasangan usia produktif menunda kehamilan di era pandemi,” ungkapnya,Namun, pelayanan kesehatan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak tetap tersedia dengan tetap memerhatikan risiko penularan virus corona. Sehingga dengan ini hak-hak korban bisa dipenuhi.